Gerakan Anti-Politikus Busuk

Foto: quotesgram.com
Menanggapi deklarasi sejumlah organisasi nonpemerintah yang bergabung dalam Gerakan Nasional Tidak Pilih Politikus Busuk beberapa waktu lalu, seorang teman berkomentar ringan dalam bentuk pertanyaan retoris: untuk apa deklarasi seperti itu? Bukankah esensi politik itu a dirty business? Penulis menangkap bahwa dalam logikanya state of nature politik itu memang busuk dan menghalalkan segala cara. Sebenarnya, konsep seperti ini sudah dicetuskan negarawan realis tulen Italia, Niccolo Macchiavelli pada abad ke-16, yang telah memisahkan politik dari etika, melihat politik itu oportunistik dan pragmatis. Pertanyaan, apakah politik itu sedemikian buruk?

Secara teoritis politik tidak senegatif itu. Politikus dan partai politik merupakan dua entitas politik yang saling mengandaikan. Parpol tidak hanya menjadi kendaraan bagi para politikus berkompertisi meraih kedudukan dan kekuasaan, tetapi juga menjadi tempat mereka memperjuangkan suara dan amanat rakyat. Atau, dalam rumusan Arend Lijphart, parpol merupakan organisasi yang berusaha memenangkan jabatan publik, entah eksekutif atau legislatif, dalam suatu persaingan. Jabatan publik ini menjadi sarana para politikus melayani dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan rakyat. Dalam alur nalar ini, eksistensi parpol dan kiprah para politikus sangat menentukan kualitas demokrasi.

Lalu bagaimana dengan wajah politikus dan partai politik di negeri ini? Kita menjumpai bahwa para tokoh, elite, dan pegiat parpol lebih sibuk gontok-gontokan dan bagi-bagi kekuasaan. Banyak pula yang terlibat kasus korupsi. Peran kritis mereka lebih bersifat tebar pesona untuk meningkatkan popularitas pribadi atau partai. Bukti untuk hal ini sangat kasat mata. Sejumlah tokoh atau elite partai kerap menolak atau mengkritik sejumlah kebijakan dan keputusan pemerintah. Tapi anehnya, kader-kader mereka yang ada di parlemen justru lembek dan melempem. Sejumlah upaya interpelasi umumnya kandas di tengah jalan. Suara kritis memang kerap muncul dari beberapa orang yang cukup peduli dengan bisikan hati nurani. Hanya saja suara mereka bagaikan riak gelombang berbuih kecil di tengah hamparan laut ketidakberesan yang sudah sedemikian mengental. Lebih menggelikan, skandal seksual juga turut mampir di Dewan. Kondisi ini membuat fungsi checks and balances mereka terhadap eksekutif tidak menggigit.

Setali tiga uang, partai-partai politik relatif tidak memiliki ideologi yang bisa membuat arah partai itu jelas. Sulit ditemukan perbedaan ideologi antara partai yang satu dengan partai yang lain. Syamsuddin Haris, profesor riset LIPI, mengatakan jarang kita menemukan platform (baca: ideologi) yang menjadi ciri khas masing-masing partai, misalnya dalam membenahi masalah korupsi, penegakan hukum, mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, menanggulangi masalah kesehatan, dan memaksimalkan angka melek huruf. Paling banter perbedaan hanya berada pada taraf yang artifisial, seperti nama, simbol, lambang, atau atribut partai yang berbeda. Sistem kaderisasi partai pun tidak berjalan maksimal. Tidak heran bila anggota partai mudah untuk pindah dari satu partai ke partai lain seperti kutu loncat. Kondisi seperti ini disinyalir banyak pengamat menjadi penyebab banyak politikus yang tidak beres.

Fakta di atas memperlihatkan kenyataan bahwa terjadi disparitas yang begitu lebar antara politik yang seharusnya ( das sollen) dan politik yang nyata ada (das sein). Inilah, meminjam istilah Albert Camus, bentuk "absurditas" parpol dan para politikus kita. Artinya, terjadi ketidaksesuaian (discrepancy) antara fungsi esensial dan praktek faktual parpol dan politikus kita. Gambaran Vedi R Hadiz barangkali representatif bahwa perangkat kelembagaan kehidupan demokrasi di Indonesia telah "dibajak" oleh kaum "penjarah" politik. Akibatnya, demokrasi yang bisa menciptakan kondisi yang lebih adil, bersih, transparan, dan bertanggunjawab, tak kunjung datang. Masyarakat pun harus menanggung berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, gizi buruk, dan konflik horizontal. Padahal, sudah satu abad Kebangkitan Nasional, setengah abad lebih proklamasi kemerdekaan, dan sepuluh tahun era reformasi.

Bagaimana persoalan ini di atasi? Pertama, kita tidak boleh berhenti menagih janji para tokoh dan elite politik yang telah berkomitmen untuk memperbaiki sistem perekrutan kader, menghilangkan praktek politik dagang sapi, dan politik predator. Kritik konstruktif harus dilakukan secara terus menerus. Harapannya, hal itu bisa meruntuhkan tembok rasa imun dan keengganan para elite politik untuk berbenah diri. Asumsinya, politikus adalah manusia yang punya hati nurani dan harga diri. Bila kritik masyarakat tidak ditanggapi dan dianggap angin lalu, maka sisi dan nilai manusiawi politikus seperti itu patut dipertanyakan. Perlu juga diingat kritik konstruktif selalu menjadi cikal-bakal dari perubahan ke arah yang lebih baik.

Kedua, memberikan pendidikan dan pemahaman politik bagi masyarakat pemilih. Artinya, rakyat secara terus menerus diberi pemahaman dan informasi tentang kiprah partai politik dan para politikus. Dalam konteks ini, Gerakan Anti Politik Busuk yang digalang beberapa lembaga nonpemerintah beberapa waktu lalu patut diapresiasi dan harus kita didukung. Sebenarnya, berhasil-tidaknya usaha ini juga sangat ditentukan oleh peran media massa dalam memberikan pemberitaan yang objektif dan fair. Masyarakat yang melek informasi kiranya akan memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan rekam jejak politikus. Dengan demikian, pembajakan demokrasi bisa diminimalisir, keterwakilan di parlemen bisa perbaiki, dan rakyat tidak lagi memilih wakil-wakil yang salah.

Dua usulan di atas merupakan bagian dari dekonstruksi absursditas perpolitikan di negara-bangsa ini. Kiranya hal itu bisa mendorong pembenahan kinerja elite politik agar tidak hanya berasyik masuk dengan kepentingan kekuasaan, tetapi juga peka dan peduli terhadap nasib rakyat. Alhasil, kelembagaan demokrasi yang adil, bersih, transparan, dan bertanggunjawab meletak dalam kenyataan. Masyarakat banyak pun bisa hidup lebih sejahtera.

(Koran Tempo, 13 Juni 2008)

Subscribe to receive free email updates: