Kekerasan IPDN, Proses Dehumanisasi?

Foto ilustrasi: adtr.com
Kasus kematian praja muda IPDN dari Sulawesi Utara, Cliff Muntu, tentu masih segar dalam ingatan kita. Ia menjadi korban kekerasan dan kesewenang-wenangan beberapa praja senior. Sejarah kekerasan di sekolah besutan depdagri ini sebetulnya bukanlah hal baru. Pada tahun 2003, ketika masih bernama STPDN, praja yang menjadi korban antara lain Wahyu Hidayat. Sekarang, para pelaku yang terlibat dalam kematiannya telah dieksekusi dan mendekam dalam hotel prodeo.

Karenanya, tepat bila dikatakan kekerasan di IPDN ini sudah menjadi budaya. Dalam arti tertentu didukung, atau bahkan telah menjadi sebuah sistem yang terlembagakan begitu rupa. Simak misalnya, pengalaman Komisi II DPR ketika berkunjung ke sana. Betapa sulitnya mereka mencari dan mendapatkan data di kampus tersebut, sebab ada gerakan tutup mulut mulai dari jajaran rektorat hingga praja.

Kita tentu heran melihat praja-praja senior bertindak brutal. Mereka memukul dan menendang para yuniornya, seperti yang ditayangkan di berbagai televisi nasional. Anehnya, institusi kampus hanya menganggapnya sebagai “kebiasaan”. Tidak ada sanksi ataupun tindakan lainnya yang diberikan kampus terhadap praja senior tersebut. Demikian juga Depdagri yang menjadi induk semang dari sekolah ini. Bisa dipastikan kalau publik tidak menggugat lewat media masa, kasus ini akan hilang bersama waktu.

Karenanya, kita patut bertanya, ada apa di sana? Mengapa kekerasan seolah-olah menjadi budaya dalam institusi yang nota bene bertujuan membina para calon penggabdi masyarakat ini? Mengapa para senior memperlakukan yuniornya semena-mena?

Dehumanisasi
Dalam perspektif humanitas, kasus kematian Cliff secara khusus atau kekerasan secara umum di IPDN paling tidak memberikan dua gambaran. Pertama, kasus kekerasan di IPDN terjadi karena sistem pendidikan dan pola pengasuhan yang salah. Bisa dikatakan, para praja menjadi mesin operasional sebuah sistem militeristis, pola top-down, dan kekuasaan senioritas yang begitu kuat. Pola dan model ini telah mengental begitu kuat sehingga boleh dikatakan telah menjadi tradisi dan budaya IPDN.

Dalam ranah filosofis, tindakan kekerasan di lembaga ini– meminjam Hannah Arendt – mengabaikan kemampaun untuk menilai. Kekuatan memberikan penilaian, tulis Arendt dalam eseinya Crisis on Cultural, bersandar pada persetujuan, pertimbangan dan komunikasi dengan orang lain. Rumusan sederhananya, penilaian dan tindakan kita harus mempertimbangkan penilaian dan tindakan orang lain. Kalau pun kita diberi ruang untuk bertindak tetapi ada ruang lain yang perlu dihormati. Karena tindakan kita mendatangkan penilaian dari pihak lain.

Tuntutan dasar akan pentingnya unsur penilaian ini seolah dilupakan dan tidak dibudayakan dalam sistem Pendidikan dan pengasuhan IPDN. Hasilnya, para praja tidak bisa kritis, tetapi ‘membeo’ begitu saja. Bisa dikatakan prinsip yang dipegang adalah ‘bertindak berdasarkan petunjuk sistem.’ Padahal unsur penilaian ini menjadi salah satu roh demokratisasi. Dengan kata lain demokratisasi itu mengandaikan penilaian.

Dalam konteks yang lebih luas, ketidakmampuan untuk menilai ini juga membuat pelaku kekerasan hanya mengacu pada pandangannya sendiri, acuh tak acuh terhadap apa yang menjadi kepentingan, pendapat, keyakinan dan cara hidup orang atau kelompok lain. Secara tidak langsung, nilai pluralitas dan perbedaan pun diacuhkan.

Kedua, lemahnya budaya berpikir dari sudut pandang orang lain. Hal ini membuat orang tidak menghiraukan dan mempertimbangkan apa yang dialami orang lain. Hati nurani pun tumpul, suara batin menjadi dingin. Dalam takaran tertentu, hal inilah yang berlangsung di IPDN. Mereka seakan-akan merasa biasa saja bila ada praja yang luka-luka, kesakitan, bahkan sampai menemukan ajal. Bukan tidak mungkin, kematian Cliff Muntu pasti diendapkan begitu saja bila tidak diketahui publik. Tanda-tandanya mewujud dalam penyuntikan formalin ke dalam tubuh Muntu.

Pelayan Rakyat
Para praja merupakan calon pelayan dan pengabdi masyarakat. Untuk itu mereka perlu diberikan keterampilan-keterampilan khusus yang menunjang. Latihan-latihan kekerasan dan berbau militeristik merupakan proses dehumanisasi. Betapa tidak, nilai-nilai manusiawi yang seharusnya menjadi landasan pembinaan dan pengasuhan diabaikan. Padahal nilai-nilai manusiawi itu pada dasarnya merupakan religiositas kemanusiaan yang menyatukan perbedaan dan pluralitas. Lalu, apakah hal ini dibiarkan? Tentu saja tidak.

Sistem pembinaan dan pengasuhan praja-praja IPDN memang perlu dievaluasi dan dirombak total, seperti yang diamanatkan oleh Presiden SBY kepada tim yang dipimpin Prof. Dr. Ryas Rasyid. Tidak perlu lagi model top-down, otoritarisme senioritas, dan ala ‘burung beo.’ Pola yang perlu dikedepankan adalah pembinaan mentalitas yang humanis, sehingga menjadi manusia yang memiliki sosialitas yang tinggi, dan menghargai nilai-nilai manusiawi.

Untuk mencapai sasaran ini, maka hal yang harus dibudayakan dan dibangun adalah nilai-nilai demokratis. Dengan demikian, dengan sendirinya terbentuk kemampuan untuk melihat dan mempertimbangkan persoalan dari berbagai perspektif, mampu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (sense of solidarity). Hal ini sangat penting sebab para praja IPDN merupakan calon-calon pengabdi dan pelayan masyarakat.

(Gaung Demokrasi No. 30/Tahun VII, 30 April-7 Mei 2007)

Subscribe to receive free email updates: