Pemaknaan Politik Imaginatif Boedi Oetomo

Ketika penulis dalam sebuah obrolan santai mengingatkan teman-teman bahwa sebentar lagi peringatan satu abad Hari Kebangkitan Nasional akan berlangsung, serta merta muncul tanggapan sinis, juga disertasi keprihatianan mendalam, karena peringatan atas momen sejarah itu biasanya tidak lebih dari seremonial belaka. Malahan peringatan itu dipakai sebagai kesempatan dan ajang retorika aus tanpa makna para elite politik. Bila ada orang yang merasa tersentuh dengan momen peringatan itu, paling hanya bersifat sentimental sesaat. Setelah itu hilang bak ditelan bumi. Padahal peristiwa itu, entah sudah takdir atau karena proses kebetulan, menjadi momen penting dialektika sejarah hingga terbentuk dan tercapainya Indonesia sebagai negara-bangsa.

Kondisi pesimisme dan acuh tak acuh ini justru menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Sebab tantangan terbesar kita adalah bagaimana memahami secara baru dan mendapatkan akses untuk sesuatu yang kita tahu ada, tetapi tidak bisa kita lihat. Lebih dari itu, biasanya tidak semua yang nyata dan berguna itu dapat dirasakan dan dilihat. Kondisi ini terjadi karena kita tidak terbiasa dengan pola hidup reflektif. Dengan alasan ini, kita tetap perlu melakukan anamnestik momen berdirinya organisasi Boedi Oetomo yang kemudian diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.

Etos Emansipasi
Satu abad yang silam, tepatnya pada 20 Mei 1908, organisasi Boedi Oetomo dibentuk, yang dimotori sekelompok pemuda, antara lain Dr Soetomo, Dr.Wahidin Soedirohoesodo, Dr.Goenawan, dan Soewardi Soerjoningrat. Pertanyaannya, mengapa momen ini begitu penting sehingga harus kita peringati? Pertama, organisasi ini telah menjadi inspirasi bagi lahirnya organisasi pemuda lainnya seperti Jong Ambon (1909), Jong Java dan Jong Celebes (1917), Jong Sumatranen dan Jong Minahasa (1918), Serikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912) Nahdlatul Ulama (1926), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Setiap organisasi ini tentu saja memiliki ciri khas institusional yang berbeda, namun mereka semuanya mengarah pada satu tekad bersama yaitu bebas dari imperialisme.

Kedua, di sini muncul kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan menjadi syarat mutlak bagi upaya untuk mengusir penjajah yang sudah mencengkeram Indonesia selama berabad-abad. Terbentuknya Boedi Oetomo juga merupakan cara baru resistensi terhadap penjajah karena sifatnya yang organisasional. Mereka sadar bahwa perlawanan bersenjata yang sifatnya sporadis tidak memadai bagi tercapainya Indonesia yang merdeka. Upaya beberapa tokoh pemuda itu sesungguhnya lahir dari semangat kebangsaan. Mereka menyatu dalam perasaan ikatan yang erat dengan tanah tumpah darah. Benih semangat kebangsaan dan persatuan yang sedang mekar itu muncul dari keyakinan bahwa kesetiaan tertinggi pemuda harus diserahkan demi terciptanya negara-bangsa Indonesia. Momen berdirinya organisasi Boedi Oetomo menjadi ajang beberapa tokoh muda tersebut menemukan jati dirinya sebagai anak bangsa.

Konsep Benedict Anderson mengenai nation as an imagined political community, mungkin cocok untuk membahasakan politik para pemuda ini. Konsep kebangsaan dan kenegaraan mereka masih pada taraf imaginasi, lalu dibayangkan sebagai komunitas, dan dipersatukan oleh nilai yang dicita-citakan bersama yaitu mengusir otoritas asing yang memungkinkan terciptanya Indonesia sebagai negara-bangsa yang merdeka. Organisasi Boedi Oetomo memang masih menjadi ajang diskursus intelektual dan abstrak para pemuda tentang keindonesiaan. Sebab konsep politik keindonesiaan yang merujuk pada kedaulatan atas area teritorial dan juga aparatur administrasi sistem negara-bangsa modern belum terbentuk. Dalam alur logika Andersonian tersebut, kita bisa katakan politik para pemuda, yang mencetuskan dan tergabung dalam organisasi Boedi Oatomo, merupakan bentuk politik imaginatif karena tidak merujuk pada sesuatu yang riil.

Tetapi, politik imaginatif itu tak ternilai harganya karena lahir dari kemauan konkret para pemuda, yaitu transformasi dengan etos emansipasi: bebas dari otoritas kolonialisme, terbuka terhadap masa depan yang dicita-citakan dan pada pembaruan terus-menerus. Etos ini sekaligus memberi makna imperatif normatif: Indonesia sebagai negara-bangsa harus mewujud-konkret. Tulang punggung untuk itu adalah persatuan yang dilandasi oleh solidaritas dan kebersamaan. Dalam konteks ini Boedi Oetomo menjadi ajang konsolidasi penyatuan perspektif keindonesiaan yang diidealkan dan dicita-citakan bersama. Politik imaginatif para pemuda ini telah menjadi hulu bagi konstruksi negara-bangsa Indonesia. Akhirnya apa yang telah mereka rintis tidak sia-sia, sebab Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat menjadi kenyataan melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun, pertanyaannya, bagaimana kondisi negara bangsa ini setelah satu abad Kebangkian Nasional dan telah dikenal sebagai negara yang merdeka? Satu jawaban yang pasti: masih sangat memprihatinkan. Mengapa? Aneka macam masalah masih mencengkeram bangsa ini antara lain kemiskinan, harga kebutuhan pokok yang semakin melambung, daya beli masyarakat yang rendah, angka pengangguran yang relatif tinggi, gizi dan kesehatan buruk, angka buta huruf yang tinggi, kriminalitas, kekerasan dan tindakan anarkis, dan sejumlah masalah lainnya.

Persoalannya semakin pelik karena para elite politik terkena sindrom budaya oportunis yang mementingkan diri sendiri, tawar menawar posisi atau kedudukan, dan mengabaikan kepentingan rakyat. Korupsi masih mengental di wilayah eksekutif, legislatif dan aparat penengak hukum. Parahnya, upaya pemberantasan korupsi masih bersifat tebang pilih, koruptor kelas teri saja yang ditangani, sementara yang kelas kakap tidak disentuh. Penanganan masalah hak asasi manusia juga berjalan di tempat. Tidak ada upaya hukum yang memuaskan bagi para pelanggar HAM, misalnya untuk kasus Munir, Talangsari, Aceh, Papua, Tragedi Mei 1998, dan para aktivis yang hilang. Intinya, para elite politik kita sejauh ini masih belum bekerja secara bertanggung jawab. Etos kerja mereka sebagai orang yang dipercayakan untuk mengelola negara-bangsa ini masih rendah.

Lalu, apakah kita menyerah pada kondisi seperti ini? Tentu saja tidak. Kita perlu belajar kepada etos yang memotivasi dan merangsang para pemuda Boedi Oetomo satu abad yang lalu itu melalui proses ‘pengingatan’. Proses itu, dalam tuturan Hannah Arendt, bisa dianalogikan dengan aksi seorang penyelam mutiara yang turun ke dasar laut, untuk mengambil yang berharga, yaitu mutiara, lalu membawanya ke permukaan. Itu berarti, momen Kebangkitan Nasional, walaupun merupakan fragmen sejarah masa lalu, tetapi memuat makna yang bisa memulihkan dan membantu menjelaskan situasi kita pada saat ini. Usaha untuk memasuki masa lalu itu tidak bermaksud untuk menampilkan kembali jalan yang telah mereka lalui atau memuja para pemuda tersebut, tetapi lebih merupakan pemahaman kembali yang selektif, sehingga kita bisa menemukan kembali Kebangkitan Nasional yang baru, memberinya relevansi dan makna untuk masa kini, dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi bagi proses pengelolaan negara dan bangsa ini.

Proses anamnestik itu lebih menyangkut membangun kesadaran bahwa usaha mengelola negeri ini harus bermula dari kemauan dan hasrat emansipatoris. Itu berarti, para elite politik mesti sadar bahwa mereka memikul amanah dan bertanggun jawab untuk membebaskan negara-bangsa ini dari cengkeraman berbagai masalah dan persoalan rumit seperti yang digambarkan di atas. Supaya amanah dan tanggung jawab tersebut mewujud-konkret maka para elite, baik legislatif, eksekutif, maupun aparat penengak hukum, harus bersinergi dan bersatu hati dalam menciptakan keadilan, kebebasan, kesetaraan, rasa aman, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sudah saatnya konsep abstrak dan imaginatif para pemuda Boedi Oetomo satu abad yang lalu diberi relevansi dan bentuk nyata yang konkret agar bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tuntutannya jelas, retorika para elite harus diterjemahkan menjadi program-program yang konkret.

(Koran Tempo, 22 Mei 2008)

Subscribe to receive free email updates: