Reshuffle Kabinet, Apa Esensinya?

Relly Jehato
Foto ilustrasi: Kompas.com
Wacana reshuffle kabinet kembali bergulir. Alasannya, sejumlah menteri dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya. Partai politik lagi-lagi bergairah menanggapi wacana ini. Tujuannya jelas, kader partai menduduki kursi kementerian.

Keinginan dan hasrat parpol ini perlu dilihat secara proporsional. Pertama, parpol benar-benar ingin membantu pemerintah menjalankan amanant mensejahterakan rakyat. Artinya, kepentingan rakyat menjadi acuan tuntutannya.

Kedua, parpol mempertimbangkan kepentingan kekuasaan dan partainya sendiri. Keterwakilan dalam kabinet bermaksud agar parpol memiliki akses masuk ke pemerintahan. Pada akhirnya parpol mendapatkan keuntungan kekuasaan ataupun finansial.

Kalau kita berbicara pada tataran politik praktis, sudut pandang pertama dan kedua ini diharapkan berjalan berdampingan. Parpol tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan nasib rakyat. Pertanyaannya, sejauh mana kinerja faktual parpol selama ini? Apa sumbangannya untuk rakyat dan bangsa ini? Mana sebenarnya yang lebih penting, suara parpol atau suara rakyat, kepentingan parpol atau kepentingan rakyat?

Citra Buruk
Dalam diskursus demokrasi eksistensi parpol, yang dibentuk dalam kondisi kebebasan tanpa represi rezim tertentu, menjadi salah satu indikasi apakah sebuah negara itu demokratis atau tidak. Tetapi, demokrasi dalam arti ini - meminjam istilah Jeff Heyness - masih merupakan demokrasi formal-façade.

Demokrasi jenis ini juga menyata dalam pemilihan umum yang relatif teratur, ‘bebas dan adil,’ dan kompetitif, tidak ada tindakan represif atau pemaksaan yang berlebihan dari negara kepada masyarakatnya. Paska keruntuhan rezim Orde Baru, kita telah meletakkan dan mewujudkan demokrasi formal-facade ini.

Eksistensi parpol sebagai instrumen demokrasi tidak bisa tidak tentu sangat penting. Secara teoritis, parpol tidak hanya menjadi kendaraan untuk berkompetisi meraih kedudukan dan kekuasaan, tetapi juga menjadi tempat di mana suara dan amanat rakyat diperjuangkan. Tanggungjawab ini begitu penting. Persoalannya, apakah parpol telah merealisasikan konsep ideal ini atau tidak.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa parpol yang ada berkubang dalam lembah lumpur citra buruk. Misalnya, menurut survey Global Corruption Barometer (GCB) partai menjadi organisasi terkorup pertama disusul DPR. Kinerja parpol- parlemen pun banyak dikritik. Mereka dianggap telah gagal menjalankan fungsi dan peran intermediasinya.

Oleh karenanya, klaim parpol bekerja demi ‘kepentingan rakyat’ terasa aus tanpa makna. Terang benderang, mereka mengutamakan kepentingan partai dan kekuasaan. Makanya, tepat kalau dikatakan bahwa keinginan parpol mendudukan kadernya dalam kabinet bila diadakan reshuffle, sesungguhnya mengacu kepada kepentingan untuk mendapatkan akses lebih mudah ke wilayah eksekutif. Politik parpol ini jelas berpretensi mengancam pemerintah.

Coba simak prinsip kepentingan berikut. Jika aspirasi parpol didengar, maka pemerintah tidak akan diusik. Sebaliknya jika aspirasi parpol tidak diayomi, maka pemerintah akan digoyang. Jadi jelas bahwa praktek-faktual fungsi parpol-parlemen sebagai lembaga pengontrol pemerintah melulu mengacu kepada kepentingan parpol dan kekuasaan, bukan kepentingan rakyat.

Demi Rakyat
Sesungguhnya bila parpol benar-benar mau membantu pemerintah dan berorientasi pada kebutuhan rakyat, maka tidak perlu ada tuntutan agar wakilnya duduk dalam kabinet. Parpol dan parlemen justru dituntut untuk menjalankan secara sungguh-sungguh fungsi intermediasinya.

Artinya, konsern utama parpol adalah memonitor kinerja pemerintah dengan merujuk kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sehingga tidak peduli siapapun yang duduk dalam kabinet harus didukung secara kritis, asalkan orang tersebut berkualitas dan bisa bekerja dengan baik. Tidak perlu ada politik dagang sapi, politik gertak yang sentimental dan kekanak-kanakan.

Kita tentu terlalu naif bila menutup mata terhadap konstruksi kekuasaan pada saat ini. Seperti yang dikatakan J. Kristiadi, secara konstitusional sistem pemerintahan kita adalah pemerintahan presidensial, namun dalam praktek penyelenggaraanya adalah sistem parlementer. Karena kerancuan sistem, presiden tidak bisa menyusun kabinet secara mandiri, tetapi (terpaksa) mengakomodasi kepentingan partai untuk menghindari konflik dengan DPR (Kompas,17/10/2006). Dengan demikian, energi pemerintah sesungguhnya terkuras lebih untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan partai politik yang duduk dalam kabinet. Kepentingan rakyat kemudian dinomor-duakan, bahkan diabaikan.

Menghadapi kenyataan ini, semuanya berpulang kepada keberanian dan ketegasan presiden. Kita berharap keputusan-keputusan yang diambil berorientasi pada implementasi demokrasi substantif yang menekankan berkembangnya kesetaraan, keadilan, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan penegakan hukum.

Sudah saatnya presiden mengabaikan dan meninggalkan parpol dan berpaling kepada rakyat yang telah memilihnya, walaupun taruhannya besar. Masyarakat saat ini berharap tingkat korupsi yang tinggi, angka kemiskinan yang hampir mencapai seratus juta, pengangguran yang meningkat, kekerasaan yang menjamur, angka buta huruf yang tinggi, dan berbagai macam ketidakadilan lainnya bisa diatasi.

Karenanya keputusan dan kebijakan perombakan kabinet, semestinya mengacu dan berorientasi pada nilai-nilai serta masalah-masalah substansial ini. Karena orang yang dipercayakan duduk dalam kabinet memikul beban tanggungjawab berat, maka orang yang dipilih pun harus tepat dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Kita tunggu keputusan dan nyali presiden?

(Gaung Demokrasi, No.29/Tahun ke-7, 23-30 April, 2007)

Subscribe to receive free email updates: