Membela HAM Berdasarkan Empati

Beberapa waktu lalu, Jhon Jongga, Pr mendapatkan Yap Thiam Hien Award 2009. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pengabdian dan dedikasinya yang tinggi pada pembelaan hak asasi manusia (HAM) selama 23 tahun di Papua. Ia lantang bersuara ketika masyarakat sipil ditindak dan ditindas semena-mena oleh aparat. Ancaman yang datang tidak digubris walaupun nyawa menjadi taruhannya. Sosok yang patut dikagumi.

Namun, di tengah berita gembira ini, kita masih berhadapan dengan fakta bahwa upaya penegakan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah air tampaknya tetap menghadapi persoalan. Sejumlah kasus HAM yang tidak jelas penyelesaiannya antara lain peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Talangsari 1989 kasus penculikan aktivis 1998, peristiwa Trisakti-Semanggi I dan II, dan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sejumlah kasus ini erat bersangkut paut dengan politik kekuasaan negara.

Pertanyaannya, mengapa sejumlah kasus ini terbengkalai? Kasus-kasus tersebut dianggap sebagai kasus anekdotal atau peristiwa situasional. Bukan hal yang sistematis atau disengaja. Alasan yang dikemukakan ini hampir pasti merupakan salah satu representasi dari sikap dan cara berpikir ala rezim Orde Baru. Setiap orang yang menjadi korban pun kerap dipandang sebagai tumbal yang mau tak mau harus menjadi korban demi mempertahankan eksistensi rezim. Dalam perspektif reformasi, pendekatan Orba tersebut merupakan sebuah langkah mundur dan menjadi wujud ketidakseriusan dan lemahnya political will pemerintah.

Akibat langsungnya, pelaksanaan dan mekanisme pengadilan HAM tidak menuai hasil yang signifikan dan maksimal. Dari sejumlah kasus yang disebutkan di atas, hampir belum ada satu pun keputusan pengadilan yang memberikan rasa keadilan bagi para korban. Inilah yang disebut anesthesia atau keadaan, sikap, dan perspektif yang mematikan kepekaan rasa. Artinya, rasa solider terhadap penderitaan dan rasa keadilan korban benar-benar diabaikan.

Kodisi ini tidak boleh kita biarkan terus terjadi. Lantas, apa yang harus dilakukan? Penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama ini hanya berorientasi untuk menenangkan dan menyenangkan publik, menjaga citra negara-bangsa ini di dunia internasional, atau demi kalkulasi politik kekuasaan semata. Sejumlah orientasi ini memang penting, tetapi harus dianggap sebagai dampak ikutan semata penegakan HAM. Bukan menjadi prinsip utama. Bila hanya bergantung pada dampak ikutan tersebut, pemerintah justru bisa dinilai tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya kepada rakyat.

Pola pendekatan dan penanganan HAM tersebut harus diubah. Pertama, masalah HAM harus ditempatkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab negara. Alur nalarnya sederhana. Korban adalah anak-anak bangsa yang harus dilindungi dan dihargai haknya. Bila hak-hak anak bangsa dilanggar, maka pemerintah melalui aparat penengak hukum harus proaktif mengusutnya secara tuntas dan tidak perlu menunggu tekanan dari masyarakat atau pihak asing.

Dalam iklim reformasi demokrasi saat ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memulihkan hak para korban dengan mengadakan pengadilan HAM yang benar, adil, dan jujur. Perangkat hukum untuk melakukan hal ini sudah cukup memadai. Rujukannya adalah TAP No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Kedua, langkah penegakan HAM harus disertai oleh pertimbangan moral. Dasar pertimbangan moral itu tidak lain kecuali sikap empati (Daniel Goleman,1995). Ciri dan sikap khas manusiawi. Perasaan empati itu mengacu kepada dua hal utama. Pertama, sikap respek terhadap harkat dan martabat korban. Inilah jantung upaya penegakan hak asasi manusia. Sikap respek itu juga harus lahir dari kemauan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Kedua, kerelaan dan kesediaan untuk coba mempertimbangkan kepentingan korban (Carol C. Gould, 2004). Anjuran ini memang lebih bersifat sugestif. Namun, penting disertakan dan menjadi salah satu rujukan dalam setiap upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia.

(Majalah Hidup, No.01 Tahun ke-64, 3 Januari 2010)