Kekerasan Berselubung Agama

Sejumlah kasus tindak anarkis, kekerasan, dan main hakim sendiri, yang bertautan dan berlabel agama kembali mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita akhir-akhir ini. Mulai dari penyegelan tempat ibadah hingga pengusiraan dan menghalangi kelompok keyakinan tertentu untuk menjalankan ibadah mereka.

Ini menambah deretan kasus yang senada sebelumnya, beberapa bulan yang lampau, di mana sejumlah rumah ibadat dibakar di wilayah Sumatra Utara. Belum lagi kalau kita menengok daftar pelanggaran atas nama agama di masa lalu seperti Ambon-Poso serta serangan terhadap sejumlah rumah ibadat lainnya di Jakarta dalam beberapa tahun yang lalu.

Ini merupakan ironi dan persoalan besar dalam negara-bangsa yang multi-agama dan aliran kepercayaan ini. Untuk itu, kita mungkin perlu sedikit mulai dengan melihat kembali bagaimana  para bapak bangsa menyadari dan berupaya menjadikan kondisi pluralitas sebagai sebuah kenyataan yang patut dihargai dan dilestarikan di negeri ini.

Dalam pidato di hadapan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengemukakan konsep Indonesia Merdeka. Salah satunya adalah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini kemudian menjadi sila pertama Pancasila. Konsep Ketuhanan ini mengandung arti bahwa negara mengakui dan mendasarkan dirinya pada Yang Esa itu. “Yang Esa” itu merupakan milik agama-agama dan aliran-aliran kepercayaan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dalam perspektif teosentris, keanekaragaman agama dan aliran kepercayaan di tanah air kita menjadi bukti kemajemukan cara menangkap dan memahami “Yang Esa” itu. Setiap agama dan aliran kepercayaan memiliki cara, paham, ritus, teologi, ajaran, dan kitab suci, masing-masing yang khas.

Sasaran konsep Ketuhanan Pancasila adalah membangun negara dalam konteks kemajemukan agama dan aliran kepercayaan masyarakat Indonesia. Inilah teologi politik yang berorientasi praktis-kenegaraan dan kebangsaan Indonesia.

Teologi politik itu dikuatkan dalam rumusan konstitusi kita dengan penegasan bahwa negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan mereka. Slogan 'Bhineka Tunggal Ika' kemudian menjadi tuturan yang mengesankan untuk membahasakan keragaman kita.

Pada tingkat tertentu, implementasi teologi politik dan slogan tersebut cukup sukses. Masuk akal ketika pada awal tahun ini pemerintah dan masyarakat sipil Amerika Serikat memberikan pujian kepada toleransi beragama di Indonesia. Indonesia bahkan diletakkan sebagai model untuk sebuah masyarakat yang beragam agama yang berfungsi secara harmonis dan damai.

Dengan kewajiban negara, prestasi, dan pengakuan seperti itu, sejumlah kasus tindak anarkis, kekerasan, dan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan agama tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Lantas, bagaimana seharusnya kita melestarikan keragaman kita? Sikap apa yang harus dibangun agar mencerminkan kondisi pluralitas kita? Bagaimana kita bisa membuat sikap toleransi itu meletak dalam kenyataan?

Selain menuntut sikap proaktif dari pemerintah agar memberikan jaminan kepada kebebasan beragama, pada tingkat masyarakat, barangkali perlu dilakukan hal berikut. Pertama, masyarkat harus sadar bahwa pluralitas agama dan aliran kepercayaan merupakan fakta dan keniscayaan Indonesia sebagai negara-bangsa. Oleh karena itu, komunitas masyarakat yang dibangun harus bersifat inklusif. Itu berarti, masyarakat harus memiliki kesediaan dan kerelaan untuk mengakui, memupuk dan bahkan mendorong keberagaman beragama sehingga bertumbuh dan berkembang secara sehat.

Kedua, ruang lingkup interaksi antar agama dan penganutnya harus dibangun secara masif dan berkelanjutan. Interaksi itu lebih diarahkan kepada bagaimana masyarakat mengatasi persoalan bersama seperti masalah, kesehatan, keadilan, kemiskinan, kesetaraan, kesejahteraan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Dengan begitu, kemajemukan bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa tersebut.

Ketiga, masyarakat perlu memiliki imaginasi pluralitas. Imaginasi itu tidak lain kecuali pengakuan bahwa manusia sama sekali tidak memiliki identitas yang tunggal (Amartya Sen,2006). Identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh agama atau kepercayaannya, tetapi juga oleh identitasnya yang lain, misalnya sebagai seorang guru, dokter, buruh, pengusaha, pejabat politik, anggota kemunitas atau jejaring sosial, dan lain sebagainya.

Kemajemukan identitas diri itu membuat orang lain harus berbaur dengan yang lain, menyatukan diri dalam komunitas yang pluralistik. Dengan memupuk kesadaran pluralitas identitas, orang semakin sadar bahwa identifikasi diri yang hanya merujuk kepada agama dan kepercayaan itu sebetulnya merupakan ilusi dan langkah mundur bagi peradaban manusia.

Sejumlah perspektif di atas kiranya bisa membantu terciptanya tata kehidupan beragama yang harmonis dan damai di negeri tercinta ini. Dengan demikian, tindakan anarkis, kekerasan, dan main hakim sendiri, yang mengatasnamakan agama, pun bisa diretas hingga ke akar-akarnya.

(Majalah Hidup, Edisi 36,Tahunke-64, 5 September 2010)

Subscribe to receive free email updates: