Diusir SBY, Integritas PKS Tercabik

Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintahan SBY-Boediono kian tak menentu. Pasca menolak usulan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, PKS kelihatan mulai diabaikan, dikucilkan, atau bahkan disepelekan secara politis.

 Kira-kira apa saja tanda-tandanya? Mudah kita identifikasi dari beberapa fenomena politik beberapa hari ini. Pertama, rapat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Selasa (3/4/2012) malam lalu, tanpa kehadiran wakil PKS. Padahal, pimpinan partai-partai koalisi lainnya diikutsertakan.

 Kedua, menteri PKS tidak diundang dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden SBY di kantor Presiden Rabu (4/4/2012), sore kemarin. Rapat kabinet yang dihadiri sejumlah menteri bidang perekonomian tersebut membahas tindak lanjut pengesahan UU APBN-P 2012 di DPR. Menteri Pertanian (Mentan) dari PKS Suswono, tidak hadir. Padahal, bisanya hadir dalam rapat pembahasan APBN.

 Kalau kita merujuk pada konstelasi politik BBM akhir-akhir ini, sulit untuk menghindari tafsiran bahwa dua pertemuan tanpa PKS di atas menjadi sinyal kuat “pengusiran halus” terhadap partai gurem ini. Nah, apakah pengusiran ini salah? Tidak juga. Begitulah logika politik praktis. Tidak sejalan, ya disingkirkan.

 Yang mengherankan, elite politik PKS malah menunggu sikap resmi Presiden SBY. Bagi penulis ini sikap politik yang tidak dewasa, sikap politik yang heteronom. Bergantung kepada “kebaikan hati” atau bahkan mungkin “hadiah politik” dari SBY. Tidak ada otonomi PKS untuk mengambil sikap sendiri untuk keluar dari koalisi.

 Nah, dalam konteks seperti itu, integritas PKS patut kita pertanyakan. Integritas ini akan semakin tercabik jikalau SBY benar-benar mengeluarkan PKS dari koalisi dan mencopot kadernya di kabinet seperti Tifatul Sembiring (Menkominfo), Salim Segaf Al-Juffri (Mensos), dan Suswono (Mentan).

 Penulis melihat, PKS sebetulnya tak rela keluar dari koalisi. Sebab dalam hitung-hitungan ekonomis, tetap berada dalam koalisi akan memberikan keuntungan finansial dari kader-kadernya yang duduk di kementerian. Nah, sikap tak rela ini memperkuat identitas PKS sebagai partai, yang tidak saja kurang berintegritas, tetapi juga tak tahu diri.

 Bagi penulis, integritas PKS akan pulih kalau proaktif keluar dari koalisi. Lalu, jadi oposisi. Lantas, kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Namun, harapan seperti ini tampaknya akan jauh panggang dari api. PKS akan tetap menunggu SBY.

Kalau memang akhirnya SBY mendepaknya, maka sikap kritis PKS setelah itu akan dianggap sebagai reaksi sakit hati. Dan ini juga bisa menjadi bumerang bagi PKS. Sebab frasa “reaksi sakit hati” asosiasinya sangat negatif. Ahh…PKS, sudah jatuh dan tertimpa tangga pula.

 *Tulisan ini ditayang di rubrik Kolom www.theindonesianway.com (05/034/2012)

Subscribe to receive free email updates: