Kita Masih Butuh KPK

Para elite politik Senayan sedang riuh soal nasib Revisi UU KPK. Sekarang mereka hampir (pura-pura?) sepakat untuk menghentikan revisi tersebut. Langkah ini baru diambil setelah ada resistensi atau penolakan yang kuat dari publik. Hanya saja, kita harus tetap awas, sebab besar kemungkinan mereka cuma menghentikan prosesnya untuk sementara waktu.


Seperti diketahui, publik menolak karena Rancangan UU KPK yang sekarang berada di tangan Badan Legislasi DPR meniadakan fungsi penuntutan atau penindakan KPK. Masalah penyadapan juga harus atas ijin pengadilan.

Hal ini susah ditangkap logika publik. Mengapa? Selama ini, taji KPK justru terletak pada fungsi penindakan dan kewenangan penyadapan ini. Kalau fungsi dan kewenangan itu dipangkas, otomatis KPK akan menjadi macan ompong. Tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Ini bahaya besar bagi kelangsungan proses demokratisasi di negeri ini, terutama dari sisi penegakan hukum.

Untuk melihat lebih jauh logika publik ini, mari kita mulai dengan alasan mendasar lahirnya lembaga antirasuah KPK. Pasca rezim Soeharto tumbang, rakyat berharap era reformasi membuat negeri ini makin demokratis. Namun, harapan ini jauh panggang dari api. Pada tataran prosedural, demokrasi kita bermasalah. Misalnya, pemilu sarat dengan tipu muslihat dan politik uang, mulai dari pemilu presiden, pemilu legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Undang-undang juga tak  alpa dibajak untuk kepentingan segelintir elite politik.

Pada level substansial jauh lebih parah. Masalah busung lapar belum teratasi. Masyarakat miskin sandang dan pangan masih banyak. Angka putus sekolah tetap tinggi. Orang yang menganggur tidak sedikit. Layanan kesehatan yang layak kurang dinikmati rakyat kecil. Daftar masalah masih akan panjang kalau kita tulis semuanya di sini. Salah satu penyakit kronis yang menjadi penyebab sejumlah persoalan itu adalah praktek korupsi yang sejalan dengan mafia kolusi dan nepotisme. Praktek kotor ini tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga politik seperti DPR dan partai politik, tetapi juga menjalar ke birokrasi. Kompatriot mereka adalah para pengusaha hitam.

Yang paling memprihatinkan, lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan, tidak mampu mengatasi mafia KKN. Bahkan ada yang menjadi bagian dari mafia KKN tersebut. Lengkap sudah lingkaran mafia kejahatan tersebut. Demokrasi pun akhirnya tersandera. Secercah harapan muncul ketika KPK dibentuk sebagai respon positif pemerintah dan DPR terhadap keganasan praktek KKN. Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang KPK telah memberikan kewenangan khusus dan kuat kepada lembaga anti-korupsi itu.

Hasilnya, kiprah KPK sejauh ini lumayan baik. Sebagai contoh, puluhan anggota DPR masuk penjara. Begitu juga dengan Jaksa UTG, DWS, dan S. Besan presiden, mantan kapolri, dan mantan menteri tak luput pula dari jeratan KPK. Beberapa elite politik yang diduga terlibat kasus Wisma Atlet dan Hambalang juga saat ini sedang diproses secara hukum.

Prestasi tersebut mungkin masih jauh dari harapan masyarakat. Belum terlalu mengesankan. Kritik tajam publik pun kerap mampir. Namun, dengan segala kelemahan dan kekurangannya, kualitas kinerja KPK masih jauh lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja Kejaksaan dan Kepolisian. Tidak berlebihan kalau KPK kita tempatkan sebagai salah satu roh proses demokratisasi kita. Ia memberi sumbangan yang  cukup berarti dari sisi penegakan hukum.

Kita harus akui, kiprah KPK tidak sejalan dengan penurunan tingkat korupsi di Indonesia. KKN masih ganas. Lantas, apakah ini kesalahan KPK? KPK memang kadang kelihatan lamban dalam memproses sebuah kasus. Namun, persoalan utamanya tidak terletak pada lembaga ini. Penyebabnya adalah lemahnya dukungan politis, baik dari pemerintah maupun dari DPR. Kalau pun ada dukungan, paling banter hanya berada pada tataran retorika. Hal ini diperparah kinerja kepolisian dan kejaksaan yang sejauh ini masih melempem.

Dalam konteks cengkeraman KKN yang masih belum surut tersebut, tidak masuk akal kalau kewenangan KPK dipreteli apalagi kalau dibubarkan. Alur nalar DPR yang ingin menghilangkan kewenangan penindakan KPK absurd. Argumentasinya tidak ada. Terkesan mengada-ada. Lebih tepat kalau wacana itu kita sebut lahir dari bentuk pikiran dan pertimbangan yang ngawur.

Kalau kita telisik lebih jauh, usulan pemangkasan kewenangan KPK bukan tidak mungkin menjadi bagian dari sikap resistensi para oknum mafia DPR terhadap geliat pemberantasan korupsi KPK selama ini. Kekuasaan legislasi sedang dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan mereka. Dan program revisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang KPK momen yang tepat untuk melakukan hal itu.
Hasrat DPR ini harus ditolak. Sebab proses demokratisasi, khususnya dari perspektif penegakan hukum, masih memerlukan aksi kinclong lembaga antirasuah ini. Kita tetap dan masih membutuhkannya.

 *Tulisan ini ditayang di rubrik Kolom www.theindones

Subscribe to receive free email updates: