Koalisi Keropos, Rakyat Jadi Korban

Pemerintahan SBY-Boediono telah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012. Proses dan lobi politik untuk menggolkan rencana ini di tingkat parlemen (DPR) masing berlangsung. Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat memang telah menyepakati kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter. Anggota fraksi pendukung pemerintah seperti Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PAN dan PKB setuju dengan skema kenaikan ini.

Namun, kesepakatan antara pemerintah dan Banggar DPR belum menjadi keputusan final. Sebab, Gerindra dan Hanura walk out dari pembahasan anggaran. Sementara PDIP ikut membahas tetapi menyatakan tetap tidak setuju dengan kenaikan BBM. Itu artinya, kita masih harus menunggu rapat paripurna DPR untuk mengetahui keputusan final soal kebijakan kenaikan harga BBM ini. Konstelasi dukungan dan penolakan bisa saja berubah.

Yang patut kita lihat adalah sikap PKS yang semula menolak kenaikan harga BBM, tetapi kemudian berbalik mendukung, setidaknya di level Banggar. Namun, sikap PKS ini agaknya masih bisa berubah. Soalnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa (Detik.com, 27/3/2012), Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan bahwa kesepakatan awal koalisi, opsi kenaikan harga BBM tidak ada. Jika opsi kenaikan BBM dipilih maka PKS akan berada bersama rakyat. Itu artinya PKS tetap akan menolak kenaikan BBM. Partai ini memang terlihat plin-plan. Tidak konsisten.

Di sini penulis tidak ingin masuk ke persoalan apakah kenaikan rencana kenaikan BBM bersubsidi itu tepat atau tidak, memenuhi rasa keadilan rakyat atau tidak. Penulis ingin menyoroti keroposnya soliditas koalisi pemerintahan SBY-Boediono selama ini yang diformat dalam bentuk Setgab Partai-partai koalisi. Lemahnya soliditas tidak hanya terjadi pada rencana kenaikan BBM, tetapi juga dalam beberapa keputusan dak kebijakan politis besar lainnya.

Kita mungkin masih ingat usulan pansus hak angket tentang perpajakan akhirnya kandas di dalam Rapat Paripurna DPR beberapa bulan yang lalu. Dalam voting yang dilakukan, dari 530 orang anggota DPR, 264 anggota menerima sementara 266 lainnya menyatakan menolak. Seperti diketahui, saat itu Golkar dan PKS (bersama PDIP dan Hanura) mendukung angket pajak, sementara Partai Demokrat yang didukung PAN, PKB, PPP (dan Gerindra) menolak.

Pembangkangan Golkar dan (terutama) PKS sebetulnya bukan hanya terjadi pada masalah angket pajak dan rencana kenaikan BBM. Kita mungkin masih ingat manuver dua partai ini dalam kasus Bank Century. Mereka berseberangan dengan pemerintah yang berpendapat bahwa kebijakan bailout itu sudah tepat. Bagi Golkar dan PKS, bailout century itu tidak tepat dan bermasalah secara hukum. Dari sudut pandang etika berkoalisi, sikap PKS dan Golkar yang sering kontra dengan partai-partai koalisi pemerintah jelas tidak tepat. Suka atau tidak suka, sebagai bagian dari koalisi, mereka seharusnya satu suara dengan anggota koalisi lainnya.

Jika memang memiliki keputusan politik yang berbeda, misalnya di masalah kenaikan BBM, kasus Century dan usulan angket pajak, ya semestinya keluar dari koalisi dan menarik kadernya dari kabinet, lalu jadi oposisi. Ini baru namanya partai politik yang punya harga diri. Kita lihat hingga saat ini Golkar dan terutama PKS tidak berani untuk bersikap seperti itu. Pantas kalau publik menyangsikan niat baik kedua partai ini yang katanya berseberangan dengan pemerintah demi kepentingan rakyat. Malah kedua partai ini pantas disebut partai pecundang.

SBY beberapa kali menyatakan ketidaknyamanannya dengan kondisi koalisi ini. Ia kecewa karena terjadi ketimpangan antara keputusan yang diambil dalam lingkaran koalisi dengan kenyataan politik di media dan parlemen. Anehnya, SBY seolah-olah membiarkan ketidaknyamanan itu terus berlangsung. Sebab, hampir tidak tampak sikap tegas dari SBY terkait kondisi di tubuh Setgab itu. Padahal dirinya menduduki posisi sebagai Ketua Sekretariat Gabungan Partai-partai Koalisi tersebut. Paling banter SBY hanya bisa melakukan “gertak sambal” dengan basa basi pidato agar partai-partai koalisi tidak melakukan “kegaduhan”.

Pertanyaannya, apa implikasi bagi rakyat dengan kondisi koalisi yang keropos ini terus berlangsung? Yang pasti, rakyat akan terabaikan dan menjadi korban yang sesungguhunya sebab energi SBY (baca: pemerintah) akan terkuras untuk menangani gejolak internal koalisi aneh ini. Dan hampir pasti, kalau SBY masih tidak bersikap tegas, misalnya mengeluarkan partai pembangkang dari koalisi dan memecat menteri-menterinya, kegadungan dan gejolak akan terus berlangsung hingga pemilu tahun 2014.

 *Tulisan ini ditayang di rubrik Kolom www.theindonesianway.com (27/03/2012)

Subscribe to receive free email updates: