Membacok Jaksa Sistoyo, Simbol Perlawanan Rakyat?

Kasus kekerasan yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung beberapa waktu lalu, bisa membuat bulu kuduk berdiri. Apa pasal? Seorang yang bernama Deddy Sugarda membacok terdakwa jaksa penerima suap Sistoyo. Darah segar mengalir keluar dari kening jaksa non-aktif.

Ganyang dan berantas para pengkianat. Mereka adalah penyebab ketidakadilan dan kehancuran bangsa ini. Begitu kira-kira isi selebaran yang ditandatangani pembacok. Aparat keamanan menduga, Deddy bertindak sendiri.


Untuk merefleksikan aksi kekerasan tersebut, mari kita mulai dengan melihat fakta praktek ketidakadilan yang umum terjadi. Pertama, proses penegakan hukum sering melibatkan praktek jual beli perkara. Itulah masalah yang sedang didakwakan kepada jaksa non-aktif Sistoyo.

Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan Sistoyo, tetapi juga banyak aparat penegak hukum lainnya di kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan lainnya. Kebetulan saja Sistoyo yang kena apesnya.

Jual beli perkara membuat praktek penegakan hukum bersifat diskriminatif dan tebang pilih. Aparat sigap memroses kasus teri. Misalnya pencuri sandal, sarung, singkong, dan kakao mesti berjibaku di pengadilan, dinyatakan bersalah, dan mendekam di penjara.

Sebaliknya, proses hukum untuk para pelaku kelas kakap, baik elite politik maupun orang berduit, justru lelet. Bahkan ada yang tak tersentuh. Kalaupun ada yang dihukum, pasti tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Ya, itu tadi, karena memang ada main mata dengan aparat hukum.

Kedua, praktek ketidakadilan ini selalu dikritik publik. Mulai dari tokoh agama, kritikus sosial, budayawan, intelektual, dan masyarakat umum lainnya. Tapi, tak diindahkan aparat penegak hukum. Praktek diskriminatif, korup, dan tidak jujur terus berlanjut.

Dalam konteks ini, tindakan pembacokan terhadap Jaksa Sistoyo boleh dibilang simbol perlawanan rakyat yang sudah frustrasi. Tidak tau harus bagaimana lagi mengkritisi aparat penegak hukum kita.

Ini jelas merupakan gambaran kebuntuan komunikasi antara publik dan aparat. Harapan rakyat tidak selaras dengan kinerja penegak hukum.

Kita berharap, kasus pembacokan ini menjadi pelajaran berharga bagi para penegak hukum. Mereka wajib menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam menangani perkara. Dengan begitu hukum benar-benar menjadi sarana bagi masyarakat mendapatkan keadilan.

Model perlawanan berbentuk kekerasan fisik, seperti yang dilakukan Deddy atas Sistoyo, juga patut kita kecam. Jelas tidak terpuji dan tidak benar. Kekerasan, apalagi fisik, patut kita tolak. Perlawanan terhadap ketidakadilan tidak harus melalui aksi anarkis.

Perlawanan terhadap ketidakadilan memang tidak mudah. Butuh waktu. Tinggal kita sabar saja. Dan kita mesti melakukan perlawanan secara damai. Ini yang elegan dan lebih manusiawi. Lambat laun, sikap tersebut pasti akan berdampak kepada perbaikan positif pada institusi hukum dan aparatnya.

*The Indonesian Way (02/03/2012)

Subscribe to receive free email updates: