Menghukum Elite Politik

Ilustrasi
“Wakil rakyat wajib  untuk mengorbankan waktu istirahat, kesenangan, dan kepuasannya sendiri demi ketenangan, kesenangan, dan kepuasan mereka yang mewakilinya -yang paling penting selalu dan di mana-mana- lebih membela kepentingan mereka (rakyat) daripada kepentingannya sendiri.”

Makna kutipan terkenal Edmund Burke (1727-1797) di atas begitu mendalam, tidak hanya untruk wakil rakyat, tapi bagi para elite politik umumnya. Pertanyaannya, bagaimana kondisi riil kinerja para wakil rakyat dan elite politik kita? Apakah pesan Burke tersebut sudah meletak dalam kenyataan? Jujur saja, kondisi faktualnya sangat paradoks.

Beberapa waktu lalu, Global Corruption Barometer 2013 yang dirilis Transparency International (TI) menempatkan parlemen dan partai politik sebagai lembaga terkorup ketiga di Indonesia. Prestasi negatif ini bahkan diraih secara konsisten sejak tahun 2009. Survei Indonesia Network Elections Surveys juga memperkuat persepsi buruk tersebut. Lembaga ini menemukan bahwa sekitar 80,4 persen responden menilai politikus kita saat ini gemar melakukan korupsi. Dan ini terjadi di seluruh partai yang ada. Data memang menunjukan sejumlah politikus telah dipenjara, sebagian lagi jadi tersangka dan sedang diincar lembaga antirasuah KPK.

Mutu dan kualitas kinerja mereka juga bermasalah. Untuk DPR, misalnya, target tahunan program legislasi nasional (prolegnas) selalu gagal tercapai. Data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan tahun 2012, DPR (dan pemerintah) hanya sanggup menyelesaikan pembahasan 30 UU baru/revisi dari target  69 undang-undang. Pada 2011, hanya ada 24 UU yang berhasil disahkan dari target 93 rancangan/revisi.  Prestasi tahun 2010 lebih buruk lagi, hanya ada 16 UU yang berhasil diselesaikan dari 70 target prolegnas.

Kalau kita tinjau lebih jauh, masih ada habitus buruk lain DPR. Mangkir dari sidang dan manipulasi absen sudah menjadi hal biasa. Kunjungan kerja para legislator ke luar negeri terus berlanjut walaupun mendapat kritik keras dari publik. DPR tak peduli dengan kecaman publik yang menilai bahwa kunjungan-kunjungan tersebut tidak memiliki signifikansi, implikasi positif. Hasil dan pertanggungjawabannya pun tidak jelas.

Jadi jelas terlihat, proses demokrasi kita dikuasai oleh elite politik yang rakus dan terasing dari rakyat. Demokrasi dikerdilkan menjadi hanya tempat dan sarana ekspresi kebutuhan, kepentingan dan opini mereka. Tidak peduli apakah itu diutarakan atau dilakukan secara halal atau tidak halal, santun atau licik, tulus atau dibuat-buat, benar atau berdusta, dan seterusnya. Keputusan atau kebijakan hampir pasti merupakan kompromi atas berbagai kepentingan yang lebih menguntungkan para rente politik ini.

Berbagai persoalan yang terkait langsung dengan rakyat seperti kemiskinan, akses pendidikan yang tidak merata, gizi buruk, pengangguran, dan masih banyak yang lainnya, kurang mendapatkan perhatian. Pertanyaannya, mengapa persoalan kronis dan akut pada tataran elite politik tersebut tetap tinggal menahun?

Masalah Kronis
Persoalan utamanya ada pada partai politik yang menjadi rumah tinggal dan sarana penggemblengan bagi elite partai. Beberapa di aintaranya bisa kita identifikasi. Pertama, partai secara secara kelembagaan tidak solid. Perbedaan pendapat pada elite politik dalam sebuah partai kerap menimbulkan perpecahan. Karena mekanisme penanganan konflik yang mumpuni, maka pihak yang merasa kalah dan tidak puas keluar dari partai, lalu mendirikan partai baru. Tidak perlu heran bila hampir dalam setiap pemilu ada partai baru. Ini menunjukan para elite tidak dewasa dalam menangani konflik internal. Mungkin juga karena perspektif yang menganggap kekuasaan sebagai posisi yang dikejar demi ambisi dan prestise pribadi, bukan demi rakyat.

Kedua, praktek KKN yang sistemik pada parpol. Dinamika partai masih kental dengan praktek KKN. Sudah jadi rahasia umum, biasanya uang yang berkuasa saat pemilihan ketua partai. Padahal, politik uang mencederai prinsip kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam meraih jabatan partai politik. Parahnya lagi,  politik balas jasa menjadi acuan dalam memilih orang untuk jabatan-jabatan strategis dalam partai, bukan berdasarkan kecakapan personal dan rekam jejak yang baik. Kita jangan pernah mengharapkan mekanisme akuntabel seperti fit dan proper test untuk menguji kualitas calon pengurus partai. Itu tidak akan pernah terjadi.

Ketiga, lemahnya militansi kader. Praktek KKN dan soliditas kelembagaan yang rendah pada parpol berakibat langsung kepada lemahnya militansi kader.  Indikasinya adalah fenomena ‘politikus’ kutu loncat. Kader-kader partai begitu mudahnya berpindah dari satu partai ke partai lain. Ini menunjukan ‘sense of belonging’ kader atas partai tidak ada. Penjiwaan dan proses internalisasi atas visi-misi, asas-asas, dan aturan partai nihil. Semuanya hanya menjadi aturan formal yang dimuseumkan dalam kertas dan lemari dokumen partai.

Proses kaderisasi yang mampet tersebut juga diperkuat habitus instan partai yang menjaring calon legislatif dari luar partai. Hal ini sebenarnya tidak bermasalah kalau barometer penyaringan dilakukan berdasarkan kapasitas moral, kemampuan intelektual, dan track record yang bagus. Namun, masalahnya standar dan rujukan perekrutan lebih banyak mengacu kepada kemampuan finansial dan popularitas orang.

Keempat, sistem evaluasi dan pemantauan kader yang tidak maksimal, khususnya kader yang berada di lembaga legislatif. Kalau ada kader yang bermasalah, misalnya melakukan korupsi, partai tidak menindaknya dengan tegas. Partai malah cenderung melindungi dan membelanya. Parahnya, para kader ini justru dimanfaatkan oleh partai untuk mencuri dari APBN/APBD. Mafia anggaran di lembaga legislatif sudah sangat kronis dan sistemik saat ini, sudah menjadi habitus para predator yang masih dengan kepala tegak mengklaim diri sebagai pejuang aspirasi rakyat.

Rakyat Bertindak
Dalam kondisi seperti itu, seluruh elemen bangsa – mulai dari partai politik, elite politik, hingga rakyat – harus bertindak. Tidak boleh diam. Berikut langkah yang barangkali perlu diambil. Pertama, bersihkan partai politik dari praktek KKN. Bangun sistem partai yang dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggungjawab. Hal ini pasti bisa dijalankan, asalkan para elite politik memiliki passion dan niat baik yang kuat untuk melakukannya.

Kedua, seorang politisi mesti memahami asas, visi-misi, dan ideologi partai. Pemahaman itu tidak hanya berhenti pada aspek kognitif, tapi juga konatif dan menjadikannya sebagai identitas diri yang khas dari seorang kader. Tampilkan ideologi partai dalam hubungan dan dinamika politik yang diperjuangkan, politik dan bahkan dalam hubungan sosial. Menafsirkan fenomena demokrasi juga mesti dalam kaca mata asas dan ideologi partai. Dengan demikian, ciri khas seorang kader bisa identik dengan partainya. Ada identifikasi antara kader dengan identitas partai. Para kader mesti melakukan proses internalisasi yang berkesinambungan atas nilai-nilai yang menjadi dasar dan sasaran yang ingin ditampilkan dan dicapai melalui partai politik.

Ketiga, pemurnian partai bisa dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan progresif. Di sini dituntut akuntabulitas dan kualitas kinerja aparat penegak hukum. Law enforcement yang tegas dan kredibel bisa mengikis korupsi yang menjalar panjang dan berantai di lembaga partai politik saat ini. Lembaga antirasuah seperti KPK sudah cukup baik menjerat koruptor dari elite partai politik selama ini. Kita berharap KPK tetap dan akan terus konsisten dengan langkahnya tersebut. Tuntutan penegakan hukum ini tentu kita juga harapkan dari kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan.

Keempat, hukuman rakyat. Kedaulatan tertinggi demokrasi kita berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam upaya reformasi partai dan mentalitas elite partai. Partisipasi masyarakat ini paling efektif dilakukan dalam kotak pemilu. Jangan memilih elite politik dan parpol yang koruptif, tidak kredibel dan memiliki rekam jejak yang buruk. Pilih wakil rakyat yang dianggap mampu secara intelektual, cakap secara moral, dan memiliki jiwa yang merakyat. Hukuman untuk para politisi ini wajib dilakukan dalam kontes pemilu 2014.

Langkah alternatif kontret di atas kiranya mampu mendorong elite politik bangun dari ketidakdewasaan dan mentalitas acuh tak acuh mereka. Sudah waktunya mereka membebaskan diri dan praktek politik yang buruk sehingga nantinya benar-benar menjadi sosok yang ada bersama rakyat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

*Tulisan ini ditayang di rubrik Kolom www.theindonesianway.com (25/11/2013)

Subscribe to receive free email updates: