Munir dan Banalitas Kejahatan

Pada tanggal 7 September 2004 silam, Munir yang merupakan sosok pejuang hak asasi manusia (HAM) dan Direktur Eksekutif Imparsial menghembuskan nafas terakhir dua jam sebelum mendarat di Schiphol, Amsterdam. Padahal ketika berangkat dari tanah air, ia berada dalam keadaan sehat. Yang mengenaskan, berdasarkan hasil otopsi, Munir meninggal karena zat beracun arsenicum yang menggerogoti tubuhnya.

Kasus kematian Munir tersebut tidak saja menjadi perhatian masyarakat nasional, tetapi juga mendapat sorotan internasional. Ini tidak mengherankan, sebab Munir adalah sosok yang selalu berani mengangkat dan mempersoalkan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air, seperti kasus orang hilang pada rezim  Orde Baru, kasus pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Ini dilakukannya selama menjadi anggota LBH, pimpinan KONTRAS dan Imparsial.

Sepak terjang ini diduga kuat menjadi latar belakang pembunuhannya. Satu hal yang pasti: Munir sengaja dibunuh. Ia telah menjadi korban mafia kekerasan dan kejahatan. Kita masih menunggu dan masih akan terus menunggu proses, hasil investigasi dan keputusan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini. Hingga saat ini, pelaku lapangannya saja yang bias dijerat pasal pembunuhan dan masuk penjara. Sementara dalangnya masih samar-samar, alias belum dibuktikan secara hukum, walaupun dugaan-dugaan sudah menunjuk dan menohok pihak-pihak tertentu.

Bila kita meminjam tuturan filsuf perempuan, Hannah Arendt, pembunuhan Munir merupakan bentuk  banalitas kejahatan (banality of evil). Karakteristik banal itu bisa kita lihat berikut ini. Pertama, dari perspektif pelaku pembunuhan. Tindakan pembunuhan itu disebut banal sebab para pelaku pembunuhan telah mengabaikan kapasitas eksistensial mereka sebagai menusia, yaitu kemampuan untuk melakukan dan memberi penilaian (judgement) terhadap aksi dan tindakan horor mereka.

Sejatinya, kalau kita diberi ruang untuk bertindak, kita harus ingat bahwa ada ruang yang dimiliki orang lain yang juga perlu kita hormati. Dalam kasus pembunuhan Munir, pelaku (eksekutor lapangan maupun dalangnya) prinsip tersebut sama sekali diabaikan. Dalang pembunuh Munir hanya mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Ia acuh tak acuh terhadap kepentingan korban. Demikianpun eksekutornya. Ia sama sekali tidak melihat secara kritis dan manusiawi tindakannya. Ia analog dengan mesin pembunuh yang dengan dingin memangsa korbannya.

Jadi, ketidakmampuan untuk menilai inilah yang membuat para pelaku hanya mengacu pada pandangan mereka sendiri dan tidak peduli dengan hak dan kepentingan korban. Mengapa? Karena nurani mereka telah tumpul. Suara batinnya tidak tergerak, sebaliknya dingin bagai salju. Dampak ikutannya, para pelaku merasa biasa saja ketika target tindakan mereka meregang nyawa alias menemukan ajal. Perasaan bersalah sama sekali hilang. Malah mereka merasa puas dan sukses tatkala tugas pembantaian sudah tuntas.

Kedua, dari perspektif Munir sebagai korban. Dalam takaran tertentu, kita bisa menempatkan Munir sebagai ikon pejuang dan penyingkap  kejahatan-kejahatan terhadap HAM. Penilaian ini bukan tanpa alasan. Serpak terjangnya dalam membela HAM telah membuktikannya. Sederetan kerier disandangnya. Beberapa kasus penting juga pernah ditangani. Kiprahnya itu membuatnya mendapat banyak penghargaan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Fakta-fakta ini menunjukkan memperlihatkan kualitas personal dan bobot aktivitas Munir. Sepak terjangnya mengalir dan berasal dari cita-cita luhur membela dan menegakkan HAM.

Dalam konteks itulah pembunuhan Munir menjadi tindakan banal. Sebab kematiannya bukan hanya menjadi kehilangan suami atau ayah bagi keluarganya dan rekan bagi para sahabat atau koleganya, tetapi terutama menjadi ancaman bagi usaha penegakkan dan pembelaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Karakteristik banal juga merujuk pada fakta bahwa haknya untuk hidup telah dicabut dengan sewenang-wenang dan secara tidak beradab sehingga kita kehilangan tokoh panutan yang hidupnya dicurahkan untuk mengkritisi aneka macam ketidakadilan.

Kasus kematian Munir menyadarkan kita bahwa tindakan kekerasan dan pembunuhan politik tidak hanya terjadi pada Orde Baru, tetapi bahkan masih berlanjut dalam era reformasi saat ini. Masalah ini harus menjadi perhatian bersama komponen bangsa dan tidak tenggelam dalam hinggar binggar isu momentum lainnya. Faktor yang menentukan penuntasan kasus munir sampai ke akar-akarnya tidak lain kecuali political will pemerintah. Presiden SBY memang sudah berkali-kali menjanjikan bahwa kasus ini akan diusut tuntas. Namun, sejauh ini, itu masih menjadi retorika aus.

Kita masih berharap, penanganan kasus pembunuhan Munir harus tuntas. Artinya sang dalang pembunuhan harus ditemukan. Pengusutan harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, serta transparansi. Kalau kasus ini tuntas, itu bisa menjadi salah satu barometer keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum menangani kasus pelanggaran HAM di negeri ini. Bila kasus ini akan terus tidak jelas penyelesaiannya, maka citra negara kita akan tetap buruk, tidak saja karena kasus-kasus lain seperti KKN dan mafia hukum, tetapi juga karena sikap permisif terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hak pahlawan HAM Munir untuk mendapatkan keadilan pun akan terus dan tetap terabaikan.

 *Tulisan ini ditayang di rubrik Kolom www.theindonesianway.com (07/09/2012)

Subscribe to receive free email updates: