Pornografi yang Politis

Sebagaimana sedang ramai diberitakan banyak media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 yang diteken pada 2 Maret lalu. Satuan tugas ini mengundang reaksi pro dan kontra. Ada yang menganggapnya tidak penting. Ada pula yang mendukungnya.


Situs Sekretariat Negara menyebutkan, Satgas tersebut menjadi lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pertanyaannya, apa urgensinya? Mengapa baru sekarang dibentuk Satgas, padahal Undang-Undang Tentang Pornografi sudah disahkan empat tahun lalu?

Pertama, satgas bukan sesuatu yang urgen dan mendesak. Saat ini kita sudah memiliki peraturan yang mengatur pornografi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang-Undang Pers, dan terutama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan deretan regulasi ini, pemerintah tinggal memantau dan mendorong aparat penegak hukum agar konsisten dalam menegakkan dan menjalankannya. Tidak perlu membentuk satgas khusus.

Jalan keluar yang mungkin jauh lebih bijak dan realistis adalah lebih membiarkan masalah pornografi menjadi persoalan privat. Ini menunjukan tanggung jawab dan kedewasaan moral masing-masing individu. Namun, karena kita tetap hidup dalam komunitas (atau negara), tanggung jawab dan peran sosial tetap harus dihargai dan dijalankan. Kalau demikian, pihak yang paling tepat untuk menangani masalah pornografi adalah orang tua/keluarga, agama, lingkungan sosial, dan ranah pendidikan.

Usulan tersebut bukan tanpa alasan. Penilaian dan batasan tentang pornografi untuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual (definisi pronografi UU No.48/2008) tentu amat bergantung pada persepsi orang berdasarkan perspektif adat kebiasaan, agama, nilai, etnis, sistem nilai, budaya, atau konteks tindakan tertentu.

Kedua, kita patut mempertanyakan momen yang digunakan SBY mengeluarkan Perpres Satgas Antipornografi ini. Sebagaimana kita ketahui, belakangan ini Partai Demokrat benar-benar babak belur dikritik dari sana sini. Terutama karena kasus Wisma Atlet dan Hambalang yang diduga melibatkan sejumlah elite partai biru tersebut. Setali tiga uang, SBY yang tidak tegas bersikap terhadap kader-kader Demokrat yang diduga bermasalah tersebut, juga tak alpa dari kritik pedas dari publik.

Nah, dalam konteks dinamika politik semacam itu, masuk akal kalau muncul penafsiran bahwa pembentukan Satgas Pornografi ini merupakan bagian dari strategi pengalihan isu. Atau, paling tidak bisa menarik simpati dan dukungan dari pihak-pihak yang selama ini memang sangat mendukung kebijakan dan regulasi masalah pornografi. Dalam alur nalar ini kehadiran Satgas Pornografi sebenarnya sangat politis. Dan sayang sekali kalau benar seperti itu. Rakyat lagi-lagi coba dikelabui dengan cara murahan.

 *The Indonesian Way (14/03/2012)

Subscribe to receive free email updates: