DPR Makin Gencar Goyang KPK

Sepak terjang KPK memberantas korupsi hingga saat ini lumayan signifikan. Betapa tidak, cukup banyak pejabat publik atau birokrasi dan elite politik yang terlibat dan terjerat kasus korupsi, harus menenggak pil pahit dengan masuk penjara.

Masyarakat banyak pun masih berharap, KPK bisa secara konsisten melakukan upaya penindakan berbagai kasus korupsi dan pencegahan terhadap aneka macam kondisi yang memberikan peluang dan berpotensi menyuburkan perilaku korupsi. Hanya saja langkah lumayan progresif KPK tersebut kerap mendapat resistensi. Terutama secara politis.

Yang terayar, sudah mulai ada wacana untuk menempatkan KPK sebagai lembaga yang fokus kepada masalah pencegahan korupsi, bukan penindakan. Wacana ini muncul sejalan dengan kunjungan sejumlah anggota DPR Komisi III ke lembaga anti-korupsi Perancis.

Bahkan secara gamblang Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, mengungkapkan niat memangkas kewenangan penindakan KPK. “DPR dalam RUU KPK akan perkuat Kejaksaan dan Kepolisian untuk penindakan sedangkan KPK fokus pada pencegahan. Untuk rencana ini, UU Kejaksaan dan Keplisian akan direvisi bersamaan dengan revisi UU KPK”. Begitu kata Benny sebagaimana dikutip Detik.com.

Menurut penulis, wacana dari Komisi III ini merupakan sebuah langkah mundur. Mengapa? Pertama, cukup banyak koruptor yang dijebloskan KPK ke dalam penjara. Itu pun belum seberapa. Namun, pada saat yang sama korupsi masih merajalela. Tidak ada matinya. Nah, kalau kondisi masih seperti ini, aneh dan tidak masuk akal kalau kewenangan penindakan KPK dipangkas.

Kedua, kalau KPK fokus ke pencegahan, maka penindakan hanya akan menjadi kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian. DPR mungkin pura-pura lupa bahwa KPK lahir karena lembaga seperti Kejaksaan dan Kepolisian tidak bekerja dengan baik. Hingga saat ini pun, kinerja kedua lembaga ini sama sekali kurang mengesankan. Tidak ada perbaikan impresif yang bisa membuat masyarakat yakin dengan kemampuannya berantas korupsi.

Dari deskripsi di atas, jelas sekali bahwa rencana atau wacana Komisi III tidak memiliki argumen yang kuat. Lebih masuk akal kalau dilihat sebagai bagian dari strategi DPR mempreteli dan menggoyang taji KPK. Parlemen kita kelihatan sudah gentar dengan sepak terjang KPK. Betapa tidak, lembaga anti-korupsi ini sudah menangkap dan menjebloskan puluhan anggota DPR dan elite politik ke dalam penjara.

Publik tidak boleh diam dengan wacana kontraproduktif DPR ini. Harus dilawan. Pada bagian penjelasan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang KPK dikatakan bahwa masalah korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang luar biasa yang penanganannya harus dengan cara luar biasa pula. Artinya, KPK harus tetap memiliki kewenangan mencegah dan menindak. Kewenangan seperti inilah yang telah membuat puluhan koruptor kakap berhasil masuk hotel prodeo.

Penulis melihat, wacana KPK semata menangani pencegahan hanya mungkin kalau lembaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan sudah mampu bekerja dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk melakukan itu pun belum waktunya. Tunggu sampai Kejaksaan dan Kepolisian benar-benar berubah. Dan akan lebih baik kalau Komisi III fokus membenahi Kejaksaan dan Kepolisiaan sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan undang-undang.

*The Indonesian Way (08/03/2012)

Subscribe to receive free email updates: