Korupsi Politik DPR

Sepak terjang KPK memberantas korupsi hingga saat ini lumayan signifikan. Betapa tidak, cukup banyak pejabat publik atau birokrat dan elite politik yang terlibat dan terjerat kasus korupsi, harus menenggak pil pahit dengan masuk penjara. Masyarakat banyak pun sangat berharap, KPK secara konsisten melakukan upaya penindakan berbagai kasus korupsi dan pencegahan atau preventif terhadap aneka macam kondisi yang memberikan peluang dan berpotensi menyuburkan perilaku korupsi.


Korupsi menjadi masalah akut dan krusial yang masih secara sangat dalam terus menggerus dan menggerogoti sendi-sendi tubuh negara-bangsa ini. Dampak tindakan tersebut memang sangat merugikan. Ia tidak hanya menghancurkan dan merusak budaya politik dan lembaga-lembaga politik, tetapi juga memperlemah kepercayaan warga masyarakat terhadap kinerja birokrasi atau pemerintah. Karenanya, tepat bila dikatakan bahwa korupsi merupakan salah satu sumber penyebab terhambatnya pembangunan di berbagai sektor. Bahkan, tindakan buruk itu melahirkan dan membuat banyak orientasi pembangunan di negeri ini menjadi salah salah arah.

Hanya saja yang mengherankan adalah langkah-langkah kontraproduktif dari DPR. Apa itu? Sebagaimana diberitakan media ini, sejumlah anggota Komisi III DPR mempertanyakan pemindahan peradilan kasus korupsi Walikota nonaktif Semarang, Sumarmo, ke Jakarta. Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) pun melaporkan anggota Komisi III DPR tersebut ke Bareskrim Mabes Polri dengan delik tindak pidana menghalang-halangi proses pemindahan peradilan kasus korupsi.

Resistensi DPR terhadap KPK sebenarnya tidak terjadi kali ini saja. Sebelumnya DPR sudah menggulirkan pembubaran KPK, mempreteli kewenangan penuntutan, dan beberapa manuver politik lainnya. Melihal kondisi ini, sejumlah pertanyaaan logis wajar kita ajukan. Patutkah kita mempertanyakan komitmen legislatif dalam dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini? Atau, apakah parlemen kita memang sudah gentar dengan sepak terjang KPK — di mana sejumlah anggota DPR ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara — sehingga berupaya untuk menggembos langkah lembaga antikorupsi ini? Bagaimana kita menilai kinerja DPR yang telah memproklamirkan diri sebagai lembaga pejuang tangguh bagi rakyat?

Yang jelas, secara tidak langsung tindakan-tindakan kontraproduktif DPR tersebut justru berpotensi membiarkan kasus korupsi tetap merebak di Indonesia. Hal ini tentu akan membuat para pelaku korupsi — baik itu di birokrasi, legislatif, atau aparat penegak hukum — akan merasa aman dalam menjalankan praktek korupsinya. Inilah yang kita sebut korupsi politis DPR. Lembaga ini gagal dalam menggunakan wewenang politisnya secara maksimal untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada abad delapan belas silam, Edmund Burke mengatakan, orang yang layak mengatasnamakan suara rakyat adalah mereka yang memiliki hubungan dan komunikasi yang erat atau akrab dengan para pemilihnya. Keakraban dan komunikasi itu harus menyata dalam sikap mengutamakan dan memperjuangkan harapan, aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk penanganan masalah pemberantasan korupsi. Lalu, layakkah DPR dianggap sebagai pejuang tangguh bagi rakyat? Jawabannya sudah jelas.

 *Tulisan ini ditayang di rubrik Kolom www.theindonesianway.com (08/06/2012)

Subscribe to receive free email updates: