Taji Presiden SBY Terhadap Anas dan Andi Nurpati Melempem, Ada Apa?

Foto: merdeka.com
Beberapa tahun silam, berbagai media sempat gencar memberitakan kasus dugaan korupsi pengadaan Identity Character Recognation (ICR)-Information Technology (IT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Teknologi ini digadang-gadang mampu mentabulasi perhitungan suara dengan akurat, mempercepat proses perhitungan suara, dan menjaga keontentikan dan keamanan dokumen elektronik

Namun, harapan tersebut jauh panggang dari api. Perhitungan suara pemilu legislatif 2009 berlangsung lambat. KPU malah harus menggunakan perhitungan manual. Padahal, biaya pengadaan teknologi ICR tersebut menghabiskan biaya hingga Rp 170 miliar. Kabarnya rekanan penyedia ICR IT KPU tersebut masih dekat atau bagian dari lingkaran istana.

Selain masalah ICR, persoalan lain yang bersangkut paut dengan KPU pada pemilu 2009 adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Waktu itu, DPT dipersoalkan berbagai pihak. Saat itu kuat dugaan, masalah DPT bukan hanya kekeliruan administratif, tetapi terkesan disengaja untuk memenangkan partai dan sosok tertentu, sebab persoalan ini hampir terjadi di semua daerah.

Yang menarik untuk ditelisik adalah fakta bahwa orang jebolan anggota KPU yang menangani pemilu 2009, Andi Nurpati, kemudian justru merapat dan bergabung dengan Partai Demokrat. Sangat masuk akal kalau orang kemudian menilai kalau posisi Andi berhubungan dengan polemik DPT pada pemilu 2009 lalu. Namun, argumentasi untuk dugaan seperti ini tidak terlalu kuat.

Kita coba telusuri persoalan lain. Ya, masalah pemalsuan Mahkamah Konstitusi.pemalsuan surat jawaban putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pemilu Legislatif 2009 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan. Pemalsu surat Masyhuri Hasan sudah ditetapkan bersalah oleh pengadialn. Sementara pemesan dan penggunanya, yang diduga kuat melibatkan Andi Nurpati, tidak tersentuh.

Yang mengherankan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kasus Andi Nurpati. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia terkesan diam dan tak punya nyali. Sikap seperti ini jelas sangat bertentangan dengan slogan “perang terhadap korupsi” yang terus didengungkannya selama ini.

Sikap melempem SBY sebetulnya tidak hanya berlaku untuk Andi, tetapi juga pada mantan anggota KPU lainnya, Anas Urbaningrum. Seperti kita ketahui, mantan Ketua HMI ini dituding terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet dan proyek Hambalang. Orang yang menuding tak lain adalah karibnya sendiri, Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, yang sekarang sedang diproses kasusnya oleh KPK.
Kasus Anas jelas mau tak mau menggedor eksistensi Partai Demokrat. Ia seorang Ketua Umum. Otomatis menjadi salah satu jiwa sentral Partai Demokrat. Kesan buruk yang berhasil diciptakan Nazar untuk Anas melalui berbagai media tentu berdampak langsung kepada citra partai Demokrat. Dan hal ini terbukti dari survei LSI baru-baru ini. Elektabilitas Demokrat jemblok ke posisi tiga, digusur Golkar dan PDIP.

Pertanyaanya, mengapa SBY kelihatan tidak berdaya dengan kasus Andi dan Anas? Apakah duo mantan anggota KPU ini memiliki kartu truf yang mampu mengguncang dan mengancam posisi para elite lingkaran istana? Apakah masalah yang dihadapi Andi dan Anas sebenarnya kasus yang melibatkan partai Demokrat secara institusional?

Tentu hanya para elite Demokrat yang bisa menjawab dengan tepat sejumlah pertanyaannya ini. Hanya saja, kalau kita memekai konstruksi logika publik, rasa-rasanya jawaban atas sejumlah pertanyaan di atas positif, artinya: ya. Jawabannya mungkin akan berubah jadi “tidak” bila SBY dan Demokrat bertindak tegas terhadap Anas dan Andi. Minimal menonaktifkan kedua sosok elite Demokrat ini.

*The Indonesian Way (29/02/2012)

Subscribe to receive free email updates: