Jokowi-JK, Kasus Munir Belum Selesai

Judul tulisan di atas diambil dari  isi orasi pembuka salah satu orator dalam aksi puluhan aktivis peduli hak asasi manusia (HAM) dari Pusat Penelitian Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, yang digelar di Jalan Veteran, Kota Malang, Jumat (Kompas.com-5/9/2014).

 Aksi sejumlah aktivis tersebut digelar untuk memperingati 10 tahun meninggalnya  Munir Said Thalib.  Sebagaimana diketahui, pada tanggal 7 September 2004 silam, Munir yang merupakan sosok pejuang hak asasi manusia (HAM) dan Direktur Eksekutif Imparsial menghembuskan nafas terakhir dua jam sebelum mendarat di Schiphol, Amsterdam.

Kematian Munir ini mengagetkan, sebab ketika berangkat dari tanah air, ia berada dalam keadaan sehat. Yang mengenaskan, berdasarkan hasil otopsi, Munir meninggal karena zat beracun arsenicum yang menggerogoti tubuhnya.

Anehnya, sampai sekarang dalang dari pembunuhan Munir ini masih belum jelas. Yang tertangkap, didili, lalu dipenjara hanya pelaku lapangan. Pertanyaannya, mengapa dalang pembunuh Munir ini tidak bisa ditemukan? Apakah kemampuan parat penegak hukum kita tidak memadai?   Sebegiturendahkan kualitas apara hukum kita?

Banyak kalangan menilai, kasus Munir ini belum tuntas karena yang diduga terlibat adalah sosok-sosok yang berpengaruh, yang memiliki akses dan kemampuan untuk mempengaruhi, bahkan mengendalikan dinamika politik dan kekuasaan di tanah air. Lantas, siapakah orang-orang itu? Siapakah yang bisa membuktikannya?

Yang bisa membuktikannya tidak lain adalah aparat penegak hukum yang harus disokong dan didukung oleh pemerintah. Presiden SBY saban tahun berjanji, bahkan pernah sampaikan langsung ke istri Munir, untuk menuntaskan kasus Munir ini, tapi realisasinya nol besar.

Harapan muncul ketika Jokowi-JK  dalam kesempatan kampanye pilpres beberapa waktu lalu berjanji untuk menuntaskan kasus Munir dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Memang, sebagian kalangan (para aktivis HAM dan Suciwati istri Munir) mulai pesimis dan ragu dengan komitmen Jokowi tersebut. Mengapa ragu dan pesimis?

Sebagaimana diketahui,  AM Hendropriyono yang sering dikaitkan dengan kasus Talangsari dan Munir malah dipilih menjadi penasihat senior tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sosok Hendropriyono, oleh sebagian aktivis, dianggap tidak pro-HAM lantaran pernah dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait kasus Talangsari dan Munir, tapi ia tak pernah datang.

Jokowi bergeming dan tidak mempersoalkan kehadiran dan keterlibatan Hendropriyono dalam Tim Transisi. Ia berkilah, secara hukum Hendropriyono belum pernah dinyatakan terlibat. Menurutnya, tenaga, wawasan, dan pengetahuan mantan kepala BIN ini dianggap membantu dan sangat dibutuhkan dalam merancang struktur kabinet dan program-program lainnya.

Saya kira, sepintas lalu tanggapan dan langkah Jokowi ini tidak keliru. Dia tidak akan mungkin menilai orang berdasarkan asumsi dan dugaan semata. Hanya saja, Jokowi lupa bahwa kredibilitas dan sejarah penanganan kasus HAM di Indonesia selama ini selalu menyisakan banyak persoalan dan pertanyaan. Dalam konteks ini, langkah dan pernyataan Jokowi memang layak untuk dipertanyakan. Dengan demikian, keraguan terhadap Jokowi sebetulnya logis atau masuk akal juga.

Namun, Jokowi sebenarnya bisa menepis dengan tegas keraguan para aktivis dengan langkah ekstrim yaitu membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Dorongan pihak KONTRAS  yang menganjurkan pembentukan komite kepresidenan untuk mempercepat proses hukum  dan pemulihan atas kasus HAM berat di masa Orde Baru bisa menjadi masukan bagus buat Jokowi.

Mudah-mudahan, ungkapan "Jokowi-JK, Kasus Munir Belum Selesai" tidak akan muncul lagi September tahun depan.  Kita semua memang sangat berharap, Jokowi-JK bisa menjadi garda terdepan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang selama ini tidak tuntas, tidak hanya kasus Munir, tetapi juga kasus-kasus lainnya.

Subscribe to receive free email updates: