Politik Identitas, Cermin Kekerdilan Berdemokrasi

Pisahkan masalah politik dan agama. Demikian himbauan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dan dalam beberapa kesempatan untuk menanggapi sejumlah gesekan dan konflik yang muncul dalam sejumlah pilkada. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga pernah mengingatkan hal yang sama sebelumnya. Menurutnya, mencampuradukkan agama dan politik sangat potensial menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Pertanyaannya, apakah agama dan politik benar-benar bisa dipisahkan? Apakah identifikasi agama sudah jadi watak masyarakat atau hanya bersifat momentual? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika peggunaa identitas agama justru mengganggu dan merusak tatanan hidup bersama? Jalan keluar apa yang perlu diambil untuk mencegah konflik yang lahir dari identifikasi agama ini?

Saling Memperkuat

Amartya Sen (2006) mengatakan rasa memiliki identitas itu bisa menjadi sumber lahirnya rasa bangga dan perasaan bahagia bagi seseorang. Afiliasi kepada identitas tertentu juga bisa menjadi sumber tumbuhnya kekuatan dan kepercayaan diri. Kesadaran identitas juga bisa memberikan kehangatan hubungan seseorang dengan yang lain, seperti tetangga, anggota komunitas yang sama, atau penganut agama yang sama. Dengan demikian kesadaran akan identitas, termasuk identitas agama, adalah cara berada manusia tanpa kecuali. 

Sejalan dengan pandangan Sen, berdasarkan survei sebuah harian nasional akhir tahun lalu, dalam konteks perebutan kekuasaan politik, sebanyak 42, 55 % responden mengaku identitas agama lebih penting ketimbang identitas lainnya. Jumlahnya memang masih kalah dari 46,81 % responden yang mengutamakan identitas kebangsaan (Indonesia). Namun, kita harus mengakui bahwa identifikasi agama dalam perebutan kekuasaan politik itu masih cukup dominan dan menjadi realitas yang tak terbantahkan.

Dalam masyarakat dengan identitas yang majemuk, penegasan identitas agama dalam perebutan kuasa politik sebetulnya sah-sah saja. Praktek demokrasi justru memberi ruang yang luas kepada siapapun untuk memilih pemimpin berdasarkan keyakinan agama. Itu adalah salah satu ekspresi hak dasar setiap warga negara sebagai manusia. 

Tapi, penggunaan dan penegasan identitas agama dalam masyarakat yang plural hanya etis kalau dilakukan dalam lingkup privat dan dalam kelompok terbatas yang seagama. Pilihan politik berdasarkan identifikasi agama itu pun mesti lahir dari keputusan bebas dan otonom, lepas dari paksaan dan ancaman pihak manapun. Dalam konteks ini agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling mengandaikan dan memperkuat satu sama lain. 

Wacana Berujung Konflik

Hanya saja, penggunaan identitas agama, di sisi lain, akan memicu perpecahan dan konflik manakala dibicarakan, disuarakan, atau terdengar hingga ke ruang publik yang dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Misalnya, mewacanakan bahwa identitas agama harus menjadi pertimbangan tunggal dalam memilih pemimpin. Bentuknya yang paling ekstrim adalah memaksakan penafsiran ayat kitab suci hanya demi membenarkan pilihan politik untuk memilih dan memenangkan calon yang seagama. Wacana ekslusif ini secara tidak langsung akan mendiskreditkan penganut dan calon pemimpin dari agama lain.

Perlu disadari, identifikasi agama bisa memunculkan rasa keterikatan yang kuat dan eksklusif antara para penganutnya. Dampak ikutannya, akan muncul persepsi tentang jarak dan keterpisahan dengan penganut dari kelompok agama lain yang berbeda. Pada kondisi ini, kerap terjadi, penegasan identitas agama mengakibatkan gesekan dan perselisihan, bahkan disertai perilaku anarkis baik verbal maupun fisik, antar individu atau kelompok orang beragama. 

Tambahan lagi, dalam era informasi dan teknologi yang maju begitu pesat saat ini, politik identitas agama dengan sangat mudah disebarluaskan melalui banyak aplikasi obrolan dan beragam jenis jejaring media sosial. Penetrasi kekerasan simbolik berbentuk semiotik seperti gambar, meme, dan tulisan yang melecehkan pihak lain yang memiliki keyakinan berbeda menyebar bak truk yang lepas kendali.

Persoalan jadi lebih rumit ketika sebagian elite politik yang begitu bernafsu untuk berkuasa ikut memprakarsai konsolidasi dan mobilisasi massa berdasarkan identitas agama ini. Lumrah kita menjumpai fakta bahwa demi kekuasaan dan jabatan, para elite politik yang kerdil, kurang kreatif dan licik ini tidak sungkan untuk memanfaatkan dan memanipulasi isu agama untuk meraih kemenangan politis. Agama bahkan dipakai sebagai pisau pembenar bagi langkah, pilihan, dan keputusan politik. 

Bangun Komitmen Bersama

Para pendiri dan bapak bangsa kita sudah menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Soekarno sebagai sosok yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sudah memasukan unsur religious di dalamnya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur religious ini lebih bersifat dan bermakna sosiologis. Berkaca pada keberagaman agama di Indonesia, prinsip Ketuhanan ini sama sekali tidak dipahami berdasarkan perspektif agama tertentu dengan tujuan memberikan kesempatan yang luas kepada semua umat beragama di Indonesia untuk menjalankan iman dan keyakinan masing-masing.

Sebagaimana dideskripsikan dalam buku "Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI" (2006), pada pidato bersejarah dalam rapat akbar BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno secara tegas menyatakan: "Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!"

Perspektif Soekarno tersebut terbukti telah membantu merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Tugas kita generasi sekarang dan seterusnya adalah menjaga pesan keramat ini dengan tidak menjadikan isu agama untuk meraih kekuasaan politis. Politik dengan penekanan pada identitas agama sudah waktunya ditinggalkan demi menjaga marwah dan kelestarian Pancasila dan NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Upaya melenyapkan secara perlahan politik identitas, terutama identitas agama, harus menjadi semangat dan cita-cita bersama segenap elemen masyarakat, pemuka agama, pemerintah, aparat penegak hukum, dan para kader partai maupun elite politik. Sudah saatnya memanfaatkan cara-cara yang lebih beradab dan bermartabat dalam meraih kekuasaan politik. Sebab, menurut saya, hanya orang kerdil dan bar-bar yang masih menggunakan politik identitas di dalam masyarakat yang majemuk.


Subscribe to receive free email updates: